JAKARTA, iNews.id - Muhammadiyah angkat suara terkait isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Muhammadiyah tidak akan meminta jabatan kecuali jika diminta oleh Presiden Jokowi.
"Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden," kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas saat dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (16/4/2021).
Pria yang kerap disapa Buya Anwar ini menambahkan, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang.
Meski begitu, kata dia, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak boleh ikut campur dalam menentukannya.
"Itu kan hak prerogatif Presiden, jadi Muhammadiyah tidak akan cawe-cawe. Muhammadiyah harus bisa menghormati hak Presiden tersebut," katanya.
Isu reshuffle kembali menjadi perhatian publik, seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Surat terkait ini sudah dikirim ke DPR RI pada 30 Maret 2021.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait