Badan Kehormatan Rekomendasikan Copot Ketua DPRD Solok Dodi Hendra

Antara · Sabtu, 21 Agustus 2021 - 10:32:00 WIB
Badan Kehormatan Rekomendasikan Copot Ketua DPRD Solok Dodi Hendra
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini (kanan) saat memberikan keterangan pers. (ANTARA/Laila Syafarud)

SOLOK, iNews.id - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok menjatuhkan sanksi dengan merekomendasikan pemberhentian jabatan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Solok periode 2019-2024. Sanksi ini terkait dugaan pelanggaran kode etik.

"Sanksi tersebut berdasarkan Pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok," kata Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini di Arosuka, Jumat (20/8/2021).

Dia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan dari pelapor atau pengadu serta saksi-saksi dinyatakan Dodi Hendra tidak menjalankan kewajibannya.

Hal itu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 373 jo Pasal 401 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 serta perbuatannya mengandung pelanggaran hukum.

"Dasar keputusan BK ini sesuai dengan bukti yang dikumpulkan atas pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra, serta sanksi yang diberikan sudah sesuai aturan," katanya.

Dia mengatakan, pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra ialah melanggar kewajiban.

"Anggota dewan harus mematuhi kewajiban dan larangan.  Salah satunya menjaga norma dan etika sebagai anggota dewan. Akan tetapi Dodi Hendra malah melakukan penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Menurutnya, pengaduan yang diterima BK DPRD Solok ada dua, yaitu dari internal dan eksternal.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BK semua pengaduan sesuai dengan alat bukti," ucapnya.

Selain itu, putusan tersebut juga berdasarkan mosi tidak percaya yang ditandatangani sejumlah anggota dewan terhadap Ketua DPRD Solok dari enam fraksi.

Dia menyebutkan, sebelumnya sebanyak 27 anggota dewan termasuk dari Fraksi Gerindra ikut menandatangani mosi tersebut. Namun saat ini berkurang menjadi 22 orang karena Fraksi Gerindra mencabut suratnya sehingga tinggal lima fraksi, yakni PKS, PAN, Demokrat, Golkar dan PDIP.

Hasil keputusan BK sebagai lembaga tertinggi anggota DPRD setempat akan diteruskan Bupati Solok ke Gubernur Sumbar. Nantinya akan ada penilaian berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti dengan waktu proses sekitar 30 hari.

Selain itu, dia mengatakan jabatan Dodi Hendra saat ini masih tetap sebagai Ketua DPRD Solok sampai keputusan pencabutan jabatan dikeluarkan oleh Gubernur Sumbar.

"Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan pada Rabu (18/8) dan telah ditandatangani Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok," ucapnya.

Sebelumnya, terjadi kericuhan dalam rapat paripurna DPRD Solok terkait dengan kepemimpinan DPRD setempat yang disoal pada anggotanya.

Editor : Donald Karouw

Bagikan Artikel: