BPJS Usulkan 3.400 Pekerja di Limapuluh Kota-Payakumbuh Terima Subsidi Upah Rp600.000

PAYAKUMBUH, iNews.id - Sebanyak 3.400 orang tenaga kerja di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh telah diusulkan untuk menerima bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 dari pemerintah. Data yang telah dikirimkan tersebut masih akan divalidasi lagi.

Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Limapuluh Kota, Sosiawan mengatakan, pihaknya membawahi tenaga kerja yang berada di Kabupaten Limapuluh Kota dan sebagian dari Kota Payakumbuh.

Baca Juga

Pilkada Sumbar, 4 Pasangan Calon Perseorangan Lolos Verifikasi Faktual

"Jadi dari dua daerah ini, kurang lebih ada 3.400 tenaga kerja yang datanya telah dikirimkan ke pusat, nanti ada validasi lagi di pusat termasuk validasi bank," kata Sosiawan di Payakumbuh, Kamis (27/8/2020).

Dia menyebutkan, BPJS Ketenagakerjaan Limapuluh Kota sebelumnya juga sudah memvalidasi data 3.400 orang tenaga kerja yang dikirimkan tersebut. Hal ini untuk memastikan seluruh penerima sudah sesuai dengan syarat dan tepat.

Baca Juga

Pasien Sembuh dari Covid-19 di Sumbar Melonjak 55 Orang dari Sebelumnya 8

Rata-rata penerima dari berbagai sektor mulai dari nonPNS, tenaga kesehatan, SPBU, pertambangan dan sektor lainnya.

"Kalau data tenaga kerja penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan yang sama kami itu sekitar 4.500 orang. Memang yang menerima tidak semuanya karena ada yang gajinya di atas Rp5 juta," katanya.

Baca Juga

Pasangan Lesbian di Padang Digerebek saat Pesta Sabu di Kos, Alat Isap Berserakan

Sementara untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk kategori nonupah kurang lebih sebanyak 1.500 orang peserta. Peserta ini terdiri atas pedagang, petani, tukang ojek dan lainnya.

Namun, dia mengakui saat ini belum semua tenaga kerja yang ada di daerah itu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk non-PNS yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Sementara untuk Kota Payakumbuh, hampir seluruh non-PNS yang telah didaftarkan.

"Karena itu kami meminta agar Pemkab mendaftarkan nonPNS-nya ke BPJS, termasuk guru honorer yang ada di sekolah. Sebab, biayanya tidak besar," ujarnya.

Dia menambahkan, hingga Rabu (27/8/2020) sore, sudah ada sekitar 2.900 orang yang sudah tervalidasi bank. "Masih ada beberapa perusahaan yang belum menyerahkan nomor rekening. Kami masih menunggu sampai dengan 31 Agustus 2020," sebutnya.

Bantuan subsidi upah tersebut rencananya disalurkan kepada 15,7 juta orang pekerja yang merupakan bagian dari program stimulus ekonomi sekaligus penghargaan bagi pekerja dan perusahaan yang taat membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek.

Pemerintah memberikan subsidi upah senilai Rp600.000 per bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta kepada 15.725.232 pekerja swasta dan pegawai honorer di instansi pemerintah dengan upah kurang dari Rp5 juta per bulan.

Editor: Maria Christina