DPR Tepis Isu Dana Haji Dipakai Bangun Infrastruktur

JAKARTA, iNews.id - Komisi VIII DPR RI menepis isu dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Isu ini berhembus karena pemerintah melalui secara resmi membatalkan penyelenggaran ibadah haji di tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga

Kabur saat Tugas di Papua, Brigadir Adi Coreng Brimob Polda Sumbar

Menurutnya, pembatalan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan jemaah haji di tengah pandemi Covid-19.

"Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji," kata Ace dalam keterangan pers, Senin (7/6/2021).

Baca Juga

Personel Brimob Sumbar Coba Kabur dari Papua, Polda: Dia Ada Masalah Keluarga

Ace menambahkan, dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi oleh Komisi VIII DPR RI.

"Sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur," kata dia.

Baca Juga

Hilang saat Tugas di Timika, Anggota Brimob Polda Sumbar Dipergoki hendak Naik Pesawat

Dia menjelaskan, dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (obligasi syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN).

"Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," kata dia.