Kasus Penyelewengan Infak Masjid Raya Sumbar Rp1,754 Miliar, 27 Saksi Diperiksa

Antara ยท Selasa, 25 Agustus 2020 - 11:18:00 WIB
Kasus Penyelewengan Infak Masjid Raya Sumbar Rp1,754 Miliar, 27 Saksi Diperiksa
Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar M Fatria. (Foto: Antara)

PADANG, iNews.id - Sebanyak 27 saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan penyelewengan dana infak Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tahun 2019. Dengan pemeriksaan tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar telah merampungkan penyidikan.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, M Fatria mengatakan, selain 27 saksi, pihaknya juga memeriksa satu saksi ahli untuk merampungkan penyidikan kasus dengan nilai kerugian diperkirakan Rp1,754 miliar tersebut. Penyidik juga telah memeriksa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) YR empat kali dalam statusnya sebagai tersangka.

"Saat ini berkas kasusnya telah diserahkan ke penuntut umum untuk diteliti," kata M Fatria di Padang, Senin (24/8/2020).

Fatria mengatakan, hingga kini belum ada penambahan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, setelah pemeriksaan saksi-saksi, tidak tertutup kemungkinan ada penambahan tersangka.

Berdasarkan hasil audit terakhir dari auditor, diketahui jumlah kerugian dalam kasus tersebut sebesar Rp1,754 miliar. Rinciannya, infak Masjid Raya Sumbar dari tahun 2013 hingga 2019 dengan nilai mencapai Rp892 juta. Kemudian, dana zakat yang dikumpulkan UPZ Tuah Sakato tahun 2018 sebesar Rp375 juta.

Selain itu, uang sisa Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan bantuan anak yatim tahun 2018 sekitar Rp100 juta. Terakhir, dana APBD khususnya uang persediaan (UP) pada Biro Bina Sosial yang kini berganti nama menjadi Biro Bina Mental dan Kesra Pemprov Sumbar tahun 2019 sebesar Rp718 juta.

"Khusus untuk dana UPZ sebesar Rp375 juta diketahui telah ditutup oleh YR menggunakan dana yang diambil dari APBD Biro Binsos. Karena itu, kerugian negaranya tidak lagi dihitung," katanya.

Dalam aksinya, tersangka YR melakukan sistem tambal sulam anggaran secara leluasa. Diduga YR bisa melakukannya karena rangkap jabatan bendahara yang dia emban, yaitu Bendahara Masjid Raya Sumbar, UPZ, Bendahara Biro Bina Bintal Kesra, dan ditunjuk secara lisan mengelola dana PHBI.

YR sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, 8, 9, Juncto 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang perbuatan berlanjut. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat setempat, karena berkaitan dengan infak Masjid Raya Sumbar.

Editor : Maria Christina