Meneruskan Kartosuwiryo, NII di Sumbar Ingin Ganti Ideologi Pancasila

PADANG, iNews.id-Masih ingat dengan Kartosuwiryo pendiri Negara Islam Indonesia yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Hasil penangkapan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, NII yang ditangkap di Sumatera Barat (Sumbar) juga ingin mengganti ideologi Pancasila.

Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, NII di Sumbar memiliki visi-misi yang sama persis dengan NII Kartosuwiryo.

Baca Juga

Beli Solar dengan Jeriken, Peternak Ayam di Gunungkidul Ditangkap Polisi karena Tak Berizin

“Yakni rencana mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syariat Islam, sistem khilafah, dan hukum Islam,” katanya, Senin (19/4/2022).

Dijelaskan,  NII Sumbar memiliki banyak rencana, terdapat juga potensi ancaman berupa serangan teror yang tertuang dalam wujud perintah mempersiapkan senjata tajam atau disebut golok dan juga mencari para pandai besi.

Baca Juga

Mendag Sebut Seluruh Harga Bahan Pokok Stabil dan Stok Aman

“Temuan alat bukti arahan persiapan golok tersebut sinkron dengan temuan barang bukti sebilah golok panjang miliki salah satu tersangka,” sambungnya.

Baca Juga

Gegara Anak Main Korek Gas, Sarang Burung Walet Ludes Terbakar

Aswin menyebutkan, penyidik masih terus mendalami keterangan dari para tersangka. Rencana yang disiapkan organisasi terlarang ini berupaya untuk melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024.

Pada bulan Maret 2022 telah dilakukan penegakan hukum terhadap 16 orang anggota jaringan NII di 2 tempat di Provinsi Sumbar, tepatnya di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar.

Penegakan hukum terhadap anggota jaringan NII di Provinsi Sumbar dilakukan sebagai salah satu upaya mengungkap struktur dan menekan perkembangan jaringan NII baik di tingkat kewilayahan hingga ke pusat.

Jaringan NII sudah tersebar masif di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Maluku, dan juga Sumatra Barat.(*)

Editor: Febrian Putra