Modal Surat Bertanda Tangan Gubernur Mahyeldi, 5 Warga Sumbar Minta-Minta Uang 

PADANG, iNews.id - Polisi memeriksa lima warga Padang, Sumatera Barat (Sumbar) terkait surat dengan tanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Pasalnya, surat itu digunakan untuk meminta uang ke beberapa pihak.

"Sampai saat ini masih kami dalami, dan belum ditentukan apakah masuk dalam delik penipuan atau tidak," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, Rabu (18/8/2021).

Baca Juga

3.271 Napi di Sumbar Terima Remisi Kemerdekaan, 22 Orang Langsung Bebas

Karena, katanya dari proses yang telah dilakukan serta pemeriksaan saksi, disinyalir bahwa surat yang dibawa oleh lima orang itu merupakan surat asli.

"Hasil pemeriksaan kelima orang itu mereka memiliki bukti-bukti bahwa surat dan tanda tangan di dalamnya adalah asli," katanya.

Baca Juga

Wagub Sumbar: Masyarakat Minang Bangga Puan Kenakan Pakaian Adat Bundo Kanduang

Kelima orang yang mengunakan surat gubernur untuk meminta uang itu adalah Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50) dan DM (36) yang diketahui bukanlah pegawai maupun honorer di Bappeda Sumbar.

Surat tersebut tertanggal 12 Mei 2021, bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021, dengan perihal penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatra Barat.

Baca Juga

Pakai Paralayang, Polda Sumbar dan TNI AU Kibarkan Bendera Merah Putih di Udara

Di dalamnya terbubuh tanda tangan Mahyeldi Ansharullah, itulah yang digunakan oleh lima orang untuk meminta uang kepada sejumlah pihak.

Dalam surat dibunyikan agar dapat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil "Sumatera Barat "Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan" dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy.

Baca Juga

KSDA Sumbar Tangani Konflik Manusia dengan Macan Dahan hingga Beruang

Sampai saat ini, kata Rico, ada 21 pihak yang telah mengirimkan uang dengan jumlah beragam ke rekening pribadi para pembawa surat.

"Namun kami tetap tunggu keterangan Bappeda Sumbar untuk klarifikasi, dijadwalkan pada Sabtu depan," kata dia.

Selain itu, lanjutnya kelima orang itu juga membeberkan bahwa permintaan uang penerbitan buku itu juga pernah dilakukan pada 2016 dan 2018, saat itu Mahyeldi menjabat Wali Kota Padang.

"Mereka mengklaim juga pernah menerbitkan buku pada 2016 dan 2018 saat Pak Mahyeldi menjadi wali kota, surat atas nama Pak Mahyeldi sebagai wali kota dan tanda tangannya mirip," katanya.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto