Pemkot Padang dan DPRD Sepakati KUA PPAS APBD Tahun 2021

hermawan H ยท Kamis, 30 Juli 2020 - 21:30:00 WIB
Pemkot Padang dan DPRD Sepakati KUA PPAS APBD Tahun 2021
Pemkot Padang dan DPRD tanda tangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun 2021 (Foto : Humas Padang).

PADANG, iNews.id -  Pemerintah Kota (Pemkot) Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2021.

Penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2021 ini telah mengalami proses yang diawali penyampaian secara resmi oleh Wali Kota Padang Mahyeldi pada 13 Juli 2020 lalu.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang telah menyelesaikan suatu tugas penting dalam tahap proses penyusunan APBD tahun 2021 yaitu penetapan kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun 2021.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, yang telah bekerja keras dan secara maraton membahas KUA dan PPAS APBD TA 2021," kata Mahyeldi di Kantor DPRD Sawahan, Kamis (30/7/2020).

Sementara itu Wakil Wali Kota Hendri Septa menambahkan, sebagaimana diketahui, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaianya.

"PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD," katanya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pada tahun 2021 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,556 triliun. Jika dibandingkan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp2,687 triliun, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp130,55 miliar atau turun sebesar 4,86%.

"Rencana pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp870,40 miliar, pendapatan transfer sebesar  Rp1,569 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp116,34 miliar," katanya.

Berdasarkan kebijakan dan ketentuan di atas, tahun 2021 pada KUA-PPAS di tetapkan anggaran belanja sebesar Rp2,583 triliun. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 2,275 triliun rupiah, belanja modal sebesar Rp297,636 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp10,929 miliar.

"Belanja daerah yang dialokasikan, penggunaannya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD," katanya.

Hendri Septa pun menyebut KUA-PPAS merupakan pagu yang masih akan dibahas lagi antara Pemkot Padang dan DPRD Kota Padang dalam penyusunan APBD 2021.

"Untuk itu dalam mempercepat prosesnya kami berharap dukungan dan kerja sama dari anggota dewan, sehingga APBD Kota Padang TA 2021 dapat dapat ditetapkan dalam waktu yang tidak begitu lama dan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Permendagri No.64 Tahun 2020," katanya.


Editor : Tomi Wahyudi