Siswi Nonmuslim Wajib Pakai Jilbab, KPAI Ungkap Bukan Hanya di SMKN 2 Padang

JAKARTA, iNews.id - Siswi nonmuslim menggunakan jilbab tak hanya terjadi di SMKN 2 Padang. Hal yang sama juga terjadi di beberapa sekolah lain di Kota Padang.

Fakta itu diungkap Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listiyarti. Dia menyebut ada juga siswi nonmuslim memakai jilbab di SMKN 3 Kota Padang, SMKN 12 Padang, SMAN 16 dan SMAN 18 Kota Padang.

Baca Juga

GP Ansor Minta Kasus Wajib Jilbab di SMK 2 Kota Padang Tak Terulang

"Mereka mengaku telah menggunakan seragam jilbab ini sejak duduk di jenjang SD dan SMP, meskipun mereka bukan beragama Islam," ujar Retno, Rabu (27/1/2021).

Retno mengatakan, KPAI meminta sekolah untuk menghapus aturan yang diskriminatif itu karena telah menimbulkan polemik. KPAI berpandangan, aturan yang diskriminatif juga bisa melanggara Hak Asasi Manusia (HAM). 

Baca Juga

Eks Wali Kota Padang Beralasan Wajibkan Siswi Berjilbab agar Tak Digigit Nyamuk di Kelas

Retno menambahkan, KPAI mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar), Adin Alfikri yang menyatakan akan mengkaji ulang aturan yang diskriminatif itu. KPAI sudah berkoordinasi dengan komisioner Komnas HAM, Beka Ulung.

Baca Juga

Sesalkan Pemaksaan Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Wakil Ketua DPR: Merusak Bhinneka Tunggal Ika

Selain itu, KPAI menggelar pertemuan daring dengan Ombudsman Sumbar dan SMKN 2 Kota Padang untuk memberikan perlindungan terhadap siswi nonmuslim yang viral karena polemik pemakaian jilbab tersebut.

"KPAI mendorong  P2TP2A  Kota Padang untuk melakukan home visit ke ananda JCH agar dapat melakukan asesmen psikologi. Tujuannya untuk memastikan apakah ananda mengalami masalah psikologis setelah kasusnya viral. Jika dalam asesmen adalah masalah psikologis dari dampak kasus ini, maka P2TP2A harus memberikan layanan rehabilitasi psikologis pada ananda JCH," katanya.

Berikutnya, KPAI mendorong Kemendikbud untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan ke para pendidik, kepala sekolah serta pengawas sekolah untuk menguatkan nilai-nilai demokrasi, persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi HAM.

"Kesadaran dibangun dari pengetahuan dan dikuatkan dengan regulasi-regulasi yang ada. Terkait sanksi jika terjadi  pelanggaran terhadap hak-hak peserta didik di lingkungan satuan pendidik, mengingat kasus intoleransi yang terjadi di SMKN 2 Padang bukanlah kasus pertama di Indonesia," ujarnya.

Editor: Reza Yunanto