Soal Konflik Lahan di Teluk Bayur, Ini Penjelasan Lantamal II Padang

PADANG, iNews.id - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan tak terlibat atau ikut campur dalam konflik lahan yang berada di Kelurahan Teluk Bayur Padang. Lahan yang disengketakan seluas 6,5 hektare di Bukit Peti-peti dan di atasnya terdapat rumah-rumah warga.

"Perlu kami luruskan, kami tidak pernah melakukan pengambilan lahan," ujar Komandan Lantamal II Padang Laksamana Pertama TNI Hargianto didampingi Kepala Dinas Penerangan Mayor Laut (T) Syahrul di Padang, Selasa (5/10/2021).

Baca Juga

5 Tempat Makan di Padang yang Padang Banget untuk Kamu Pecinta Kuliner

Dia menjelaskan, dalam persoalan tersebut, Lantamal II awalnya menerima hibah dari seseorang bernama Marah Tando berlokasi di Bukit Peti-peti. Hibah tersebut disambut Lantamal Padang karena memang membutuhkan lahan untuk pengembangan dan pembangunan.

"Jadi pada prinsipnya kami menerima, penghibah juga telah kami cek dan menunjukkan surat-surat sebagai bukti kepemilikan," katanya.

Baca Juga

Potret Mensos Risma Menyapu Halaman Makam Syekh Burhanuddin di Padang Pariaman

Rencananya lahan tersebut akan dikembangkan Lantamal Padang untuk pembangunan, salah satunya membangun shelter untuk titik evakuasi tsunami.

Hanya saja saat dilakukan pengukuran tanah, muncul protes dari sejumlah warga yang memiliki rumah dan bercocok tanam di atas lahan tersebut.

Baca Juga

Sergap Mobil di Parkiran Ilir Barat Permai, Polisi Temukan Banyak Sabu Asal Padang

"Jadi untuk persoalan kepemilikan lahan kami tidak ikut campur karena Lantamal II sifatnya hanya sebagai penerima hibah," ucapnya.

Dia menyebutkan, menghormati jika warga yang tidak terima hendak menempuh jalur hukum karena merupakan hak warga negara.

Baca Juga

Suasana Pembelajaran Tatap Muka SD dan SMP di Padang Mulai Hari Ini

Sebelumnya sejumlah warga mengadu ke DPRD Kota Padang karena persoalan lahan tersebut. Mereka mengaku telah menempati lahan selama berpuluh tahun.

Warga Kelurahan Teluk Bayur, Padang yang memiliki lahan di Bukit Peti-peti sepakati akan menempuh jalur hukum terkait lahan yang dihibahkan ke Lantamal II oleh Marah Tando, orang yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Baca Juga

Senin, Pelajar di Padang Mulai Pembelajaran Tatap Muka 

Jalur hukum tersebut dipilih setelah DPRD Padang memberikan dua pilihan kepada warga, yaitu menerima ganti rugi atau menggugat kembali apabila memiliki bukti yang baru.

"Hari ini kembali dilakukan hearing dengan warga Teluk Bayur bersama keluarga Marah Tando selaku yang menghibahkan lahan tersebut kepada Lantamal II dan kami memberikan dua pilihan itu kepada warga," kata Ketua Komisi I DPRD Padang Elly Thrisyanti.

Dia mengemukakan, tanah seluas 6,5 hektare di Bukit Peti-peti tersebut telah dihibahkan pemilik lahan yang bernama Marah Tando ke Lantamal II.

Berdasarkan keputusan pengadilan Surat Nomor 71 Tahun 1972 yang keluar tahun 1976 menyatakan Marah Tando adalah pemiliknya.

"Akan tetapi di lahan tersebut sudah ada warga yang menggarap puluhan tahun dan tiba-tiba saja dilakukan pengukuran oleh Lantamal II," ucapnya.

Sebagai wakil rakyat pihaknya berusaha melakukan mediasi kepada warga yang mengalami persoalan agar bisa mendapatkan solusi.

Menurutnya, permasalahan tersebut sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik-baik apabila kedua pihak mau sama-sama ingin berembuk dengan kepala dingin.

"Namun tadi, sama-sama kita dengar kalau akhirnya keputusan masyarakat adalah menempuh jalur hukum, ya sudah kami tidak bisa lagi buat keputusan," ujarnya.

Sementara Ketua RT 1 Afrida Yanti yang juga tersangkut persoalan lahan tersebut mengatakan jalur hukum yang akan ditempuh untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya dan akan menerima apa pun hasil putusan pengadilan.

Menurutnya lahan tersebut telah dihuni neneknya sejak tahun 1922 dan selama itu tidak ada pihak yang mengaku memiliki lahan. Namun tiba-tiba saja ada pihak yang mengaku sebagai pemilik.

Warga juga mempertanyakan, kenapa pihak Marah Tando menghibahkan tanah tersebut pada Lantamal, sedangkan secara fisik tanah dihuni masyarakat selama puluhan tahun.

"Kalau memang dia pemiliknya dan kami yang menguasai secara fisik tanah tersebut hampir 100 tahun, kenapa dia tidak berbaik hati menghibahkan tanah tersebut pada masyarakat," ucapnya.

Sementara perwakilan dari Marah Tando yakni Marah Roni mengatakan bukti yang dimilikinya yaitu putusan pada 1976 yang menolak gugatan Sutan Udin dan Sutan Umar sehingga mengklaim Marah Tando sebagai pemilik lahan sah.

Dia menambahkan, demi pengembangan Lantamal II akhirnya keluarga menghibahkan lahan seluas 6,5 hektare kepada Lantamal II.

Editor: Donald Karouw