Wali Kota Solok Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Bersama 3 Ranperda Menjadi Perda

SOLOK, iNews.id - Wali Kota Solok Zul Elfian Umar mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Solok dalam rangka persetujuan Bersama terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah, yaitu APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2023, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Sumatera Barat, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, Rabu (30/11/2022).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Solok Nurnisma didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma. Turut hadir anggota DPRD Kota Solok, Forkopimda Kota Solok, Asisten Sekda, para kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok serta undangan lainnya.

Baca Juga

Heroik! Anggota Polisi di Solok Gagalkan Aksi Jambret Uang Rp80 Juta di Pasar Raya

Wali Kota Zul Elfian Umar mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah berdasarkan kepada dua hal, yaitu menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian, melaksanakan kewenangan sebagaimana dimuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ranperda tentang APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2023, Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Sumatera Barat, telah melalui tahapan yang sangat panjang mulai dari proses perencanaan melalui penetapan DPRD yaitu Program Pembentukan Peraturan Daerah atau yang kita kenal dengan Propemperda.

Baca Juga

Bikin Bangga! Kopi Asal Solok Selatan Dipasarkan ke Australia hingga Skandinavia

Selanjutnya, proses penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan oleh SKPD pemrakarsa. Naskah akademik dan rancangan Ranperda ini juga telah melalui proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Terakhir proses pembahasan oleh Badan Anggaran, Komisi-komisi dan Panitia Khusus di lembaga yang terhormat ini.

"Dengan demikian kita sangat berharap kehadiran regulasi baru ini, akan membawa angin segar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum," ujar Wali Kota Zul.

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka seluruh Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah termasuk Rancangan Perda inisiatif DPRD wajib diharmonisasi oleh Kanwil Hukum dan HAM.

Setelah dilakukan pembahasan oleh lembaga DPRD, kita juga masih harus melalui tahapan evaluasi atau fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Di satu sisi dengan semakin banyaknya pihak yang berkontribusi dalam melahirkan sebuah regulasi tentu kita berharap kualitasnya akan semakin baik dan sempurna, sehingga Peraturan yang kita lahirkan akan berhasilguna dan berdayaguna, namun di sisi lainnya panjangnya proses yang harus dilalui juga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. 

"Sebagaimana telah kita dengarkan bersama, berdasarkan laporan panitia khusus dan pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan juru bicara DPRD, syukur alhamdulillah pada prinsipnya telah dapat menyetujui tiga Ranperda tersebut di atas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, tentunya dengan masukan atau saran yang akan menjadi bahan penyempurnaan, sebelum kita kirimkan ke Gubernur untuk proses selanjutnya," tuturnya.

Menurut Zul, pihaknya akan menyampaikan untuk proses evaluasi, sedangkan untuk dua Perda lainnya setelah persetujuan bersama ini, tinggal permintaan nomor register sebelum kita undangkan dalam Lembaran Daerah.

"Kami yakin dan percaya bahwa selama dalam proses pembahasan di Badan Angaran, di Komisi-komisi atau di Panitia khusus terdapat banyak dinamika, mungkin terjadi proses tanya jawab, mungkin terdapat perbedaan pendapat dan lain sebagainya," katanya.

Menurutnya, semua itu dalam rangka mendapatkan kata sepakat dalam merumuskan sebuah norma ataupun narasi. Tak hanya itu, tetapi juga sebagai wujud nyata dari rasa tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemerintahan di Kota Solok yang kita cintai ini.

"Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas segala masukan, saran ataupun harapan yang disampaikan Anggota Dewan yang terhormat selama pembahasan di tingkat pansus terhadap Ranperda, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal daerah pada PT BPD Sumatera Barat dan di tingkat komisi serta Badan Anggaran terhdap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023," ujarnya.

Dia mengimbau kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang membidangi urusan pemerintahan khusus di bidang ketertiban Umum, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, agar segera menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Kota yang diperlukan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, agar dapat melaksanakan penegakan ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Daerah.

Hal tersebut mengingat Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum akan sangat berpengaruh atau berdampak besar terhadap masyarakat. Maka, Wali Kota Zul berharap agar seluruh stakeholder terkait dapat mensosialisaikan Peraturan Daerah tersebut dalam setiap kesempatan. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

"Kita tidak ingin ada resistensi dari masyarakat dan badan usaha dengan alasan ketidaktahuan, karena ada prinsip hukum 'Fictie' yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu, apabila peraturan perundangan-undangan telah diundangkan," katanya.

Begitu juga dengan Badan Keuangan Daerah terkait dengan penyertaan modal daerah kepada PT BPD Sumatera Barat, Wali Kota Zul berharap, dapat melakukan kajian yang matang di masa yang akan datang. Terutama besaran penyertaan modal yang dapat kita alokasikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada kesempatan yang sama, pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi terhadap disepakatinya rumusan tiga Ranperda tersebut. "Terutama kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, yang dengan pengorbanan waktu dan tenaga serta curahan pikirannya telah mampu memberikan kontribusi yang sangat berharga," ucapnya.

Editor: Rizqa Leony Putri