DPRD Sumbar: 103 Aset Senilai Rp1,54 Miliar Milik Pemprov Dikuasai Mantan Pejabat 

PADANG, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengungkapkan ada 103 aset dikuasai oleh mantan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov). Mulai dari mantan gubernur, mantan wakil gubernur dan mantan sekretaris daerah (Sekda)

"Ada 103 unit barang milik daerah yang dikuasai mantan gubernur, wakil gubernur dan sekda tersebut berjumlah senilai Rp1,54 miliar," kata anggota DPRD Sumbar dari Partai Demokrat, M Nurnas, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga

Sumbar Dapat Rp23,1 Miliar dari Kiriman Devisa Pekerja Migran di Luar Negeri 

Nurnas menambahkan, data ini diketahui berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020.

Pria yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar tersebut merinci sebanyak 51 item yang berasal dari rumah dinas Gubernur Sumbar, nilai satu unit perolehan barang tertinggi sebesar Rp91 juta.

Baca Juga

Kabur saat Tugas di Papua, Brigadir Adi Coreng Brimob Polda Sumbar

Kemudian rumah dinas Wagub Sumbar sebanyak 41 item dan nilai harga perolehan barang yang paling tinggi sebesar Rp131 juta. Setelah itu dari rumah Sekda sebanyak 11 item serta nilai harga perolehan barang yang paling tinggi Rp48 juta.

"Ini sesuai rekomendasi BPK, Kepala Biro Umum sebagai pejabat pengguna barang milik daerah telah melanggar aturan dan harus menyelamatkan barang milik daerah tersebut. Batas waktu pengembalian adalah 60 hari setelah LHP BPK ini diberikan kepada Pemprov dan DPRD Sumbar," katanya.

Baca Juga

Personel Brimob Sumbar Coba Kabur dari Papua, Polda: Dia Ada Masalah Keluarga 

DPRD Sumbar, kata Nurnas akan melakukan pembahasan terkait hal ini bersamaan dengan pembahasan LHP BPK dan LPKD.

"BPK terus melakukan pemantauan barang milik daerah setiap tahunnya dan jika ada penjualan barang milik daerah yang tidak sesuai aturan akan jadi temuan," kata dia.

Baca Juga

Hilang saat Tugas di Timika, Anggota Brimob Polda Sumbar Dipergoki hendak Naik Pesawat

Dalam laporannya, kata Nurnas, BPK tidak menemukan keberadaan barang tersebut di dalam catatan penanggung jawab barang milik daerah di Biro Umum sehingga menjadi temuan.

"Kami berharap Pemprov Sumbar melalui Biro Umum harus menjalankan rekomendasi BPK tersebut secepatnya agar tidak timbul konsekuensi hukum," katanya.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto