Pemprov Sumbar Raih WTP 8 Kali Berturut-Turut

hermawan H ยท Kamis, 21 Mei 2020 - 11:07 WIB
Pemprov Sumbar Raih WTP 8 Kali Berturut-Turut
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2019 dari BPK RI Perwakilan Sumbar ( Foto : Hermawan H)

PADANG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Dengan demikian, Sumbar telah delapan kali berturut-turut meraih opini WTP.                                               

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2019 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar, Rabu (20/5/2020).

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK  atas LKPD Provinsi Sumbar TA 2019 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar, maka BPK memberikan opini WTP.

"Opini WTP ini merupakan kedelapan kalinya yang sudah berhasil dipertahankan Pemprov Sumbar," kata Yusnadewi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumbar yang digelar dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Yusnadewi juga mengatakan, Pemprov Sumbar telah menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2019 pada bulan Februari 2020. Laporan keuangan ini diserahkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan Pemprov Sumbar telah menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

Sebelum diserahkan ke BPK RI, laporan keuangan Pemprov Sumbar telah di-review oleh aparat pemeriksa internal atau Inspektorat.

"Ini merupakan prestasi karena Pemprov Sumbar memperoleh opini WTP selama delapan kali secara berturut-turut," ujar Irwan.

Irwan berjanji akan menyelesaikan persoalan yang disampaikan oleh BPK sesuai dengan waktu yang diberikan. Terutama mengenai persoalan aset daerah yang menjadi catatan, termasuk pembenahan laporan aset sarana pendidikan SMA dan SMK.

"Kita akan mengupayakan secepatnya membenahi laporan aset, termasuk sarana pendidikan yang telah beralih kewenangan ke Pemprov Sumbar," katanya.

Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi juga mengapresiasi penilaian BPK atas LKPD tahun 2019 tersebut. Apalagi, Pemprov Sumbar berhasil mempertahankan WTP selama delapan kali berturut-turut.

"Ini tentunya sebuah prestasi dari Pemprov Sumbar bersama jajaran," katanya.

Supardi menuturkan, gubernur dan wakil gubernur Sumbar yang akan mengakhiri masa tugasnya pada bulan Februari 2021, meninggalkan fondasi pengelolaan keuangan daerah yang sudah mapan, kredibel, dan akuntabilitas.

"Sehubungan dengan opini yang diberikan BPK terhadap LKPD Pemprov Sumbar tahun 2019 adalah WTP, maka dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Sumbar akan menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan oleh komisi-komisi DPRD Sumbar," ujar Supardi.


Editor : Tomi Wahyudi