Penyidik Polresta Padang Segera Rampungkan Berkas Dugaan Korupsi Pokir DPRD

PADANG, iNews.id - Penyidik Polresta Padang segera merampungkan berkas kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang 2020. Pemberkasan ditargetkan akan selesai pada pekan ini.

"Proses pemberkasan ditargetkan rampung dalam minggu ini dan langsung diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Padang," kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Adriansyah Putra, Selasa (28/6/2022).

Baca Juga

Dugaan Korupsi Dana Hibah MTQ di Kalteng, 30 Orang Diperiksa Kejari Barito Selatan

Dia menambahkan, penyerahan berkas itu dilakukan agar proses kasus bisa dinaikkan dari penyidikan ke tingkat penuntutan, sehingga perkara bisa disidang.

"Jaksa akan meneliti kelengkapan berkas yang kami kirim, jika dinyatakan lengkap maka dilanjutkan dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti (tahap II)," katanya.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Pajak, Mantan Sekretaris DPRD Lombok Timur Diperiksa Kejari

Sebaliknya, lanjut Dedy, jika dinyatakan tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi.

Sepanjang proses penyidikan kasus pihak Polresta Padang telah memeriksa 102 saksi yang terdiri dari berbagai latar belakang mulai dari warga penerima bantuan, ahli, hingga dinas terkait.

Baca Juga

Kejari Tebo Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Jalan

Pada Sabtu (25/6/2022), penyidik telah memeriksa Wakil Ketua DPRD Padang atas nama Ilham Maulana yang berstatus sebagai tersangka.

Tersangka akhirnya memenuhi panggilan penyidik setelah mangkir dua kali dan melayangkan praperadilan terhadap Polresta Padang.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Kejati Kalsel Periksa Camat Piani

Kasus dugaan korupsi dana pokir DPRD Padang 2020 untuk bantuan pendidikan, modal usaha, dan rumah tangga miskin dengan besaran Rp1,5 juta per orang.

Uang bantuan diduga dipotong dari besaran yang seharusnya dengan nominal antara Rp200 ribu hingga Rp1 juta per orang.

Baca Juga

Akan Kirim Surat Panggilan Ulang, Polisi Ingatkan Wakil Ketua DPRD Padang Kooperatif

Akibatnya bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang yang seharusnya dapat membantu masyarakat tidak bulat diterima oleh warga penerima.

Dalam kasus tersebut penyidik telah menetapkan satu nama sebagai tersangka yakni Wakil Ketua DPRD Padang atas nama Ilham Maulana.

Pasal yang disangkakan adalah 12 huruf e Jo pasal 8 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto