Polemik Sumbar Dukung Pancasila, Pakar Komunikasi UI: Orang Sumbar Perlu Introspeksi

JAKARTA, iNews.id - Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai harapan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani agar Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila merupakan keluhan masyarakat Tanah Minang dan harus menjadi bahan intropeksi bersama.

Menurut dia, banyak intoleransi yang terjadi di Sumbar, yang sebenarnya nilai-nilainya jauh dari Pancasila yang diperjuangkan tokoh-tokoh Tanah Minang pada masa lampau.

Baca Juga

Antar Cawalkot Bukittinggi, Ustaz Abdul Somad: Masyarakat Sumbar Paling Pancasilais

"Puan itu jujur. Puan itu sekadar menyampaikan keprihatinan yang selama ini banyak dirasakan banyak orang di luar Sumbar. Sebagaian orang Sumbar sendiri merada ada yang salah dengan provinsinya saat ini. Orang minang yang tinggal di Jakarta juga banyak yang merasa sedih dengan kondisi daerah asalnya. Seharusnya orang Sumbar bukan marah, melainkan melakukan intropeksi atas sindiran Puan," kata Ade dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9/2020).

Ade menerangkan, Sumbar banyak melahirkan tokoh-tokoh besar pada masa lampau, seperti Mohammad Hatta, Agus Salim, Sutan Syahrir, Tan Malaka dan Hamka, Mohammad Natsir dan Muhammad Yamin.

Baca Juga

PDIP Menarik Diri dari Kompetisi Pilgub Sumbar 2020

Menurut Ade, Puan sangat menyadari peran tokoh-tokoh itu sebagai sosok yang pluralis. Namun, tokoh-tokoh itu adalah kisah di masa lalu.

"Yang dipersoalkan adalah apa yang terjadi sekarang. kalau Bung Hatta masih hidup, mungkin dia juga khawatir dengan apa yang terjadi di tempat kelahirannya itu," papar Ade.

Baca Juga

Megawati: Kenapa Rakyat Sumbar Belum Menyukai PDIP?

Dalam indeks kota toleran, lanjut Ade, Padang termasuk dalam kelompok lima wilayah paling intoleran di Indonesia. Selain itu, beberapa bulan yang lalu, Gubernur Sumbar melarang aplikasi Injil berbahasa Minang.

Pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini menjelaskan, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, itu berarti rakyat Indonesia, di seluruh Tanah Indonesia, harus menghargai hak manusia beradab untuk berbeda, termasuk dalam beragama dan berkeyakinan.

Sila Persatuan Indonesia, tambah Ade yang mengaku memiliki darah Minang ini, berarti semua masyarakat Indonesia adalah satu keluarga, terlepas dari perbedaan keyakinan dan agama. Ade juga pernah mengkritisi Gubernur Sumbar karena kebijakannya melarang aplikasi Injil berbahasa Minang.

"Saya pun ketika itu mendapatkan hukuman sosial gara-gara mengkritik keputusan tersebut. Saya bahkan dinyatakan dipecat dari adat Minangkabau karena menyatakan keputusan Sumbar itu mencerminkan keterbelakangan. Untung banyak juga orang-orang Sumbar yang mengontak saya dan meminta saya jangan minta maaf pada pemuka adat dan gubernur. Mereka juga malu dengan kelakukan para pemuka adat mereka," kata dia.

Ade menyadari Sumbar juga memiliki intelektual kritis dan terbuka saat ini. Sebut saja Buya Syafii Maarif, Azyumardi Azra, Emil Salim, Taufik Abdullah, Philip Vermonte, Asvi Warman Adam, Andrinof Chaniago, Jeffrey Geovani, Saldi Isra, Hamdi Muluk dan Arbi Sanit. Namun, Ade mengingatkan mereka semua adalah orang Minang yang sudah meninggalkan Sumbar.

"Bahkan tokoh sebesar Buya Syafii Maarif dianggap sebagai 'Malin Kundang' oleh sebagian warga Sumbar. Jadi yang diprihatinkan bukanlah orang Minang. Melainkan pemerintahan, pemerintahan nagari, pemuka adat, dan kelompok-kelompok masyarakat berpengaruh di Sumbar. Sikap antipancasila yang sering terdengar dari sumbar adalah penindasan terhadap nonmuslim," kata Ade.

Menurut Ade, pemuka agama dan adat selalu berlindung dalam prinsip 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, yang artinya menegakkan adat yang bersendikan syariah, yang berlandaskan Alquran.

Editor: Kastolani Marzuki