Status Darurat Bencana Sumbar Akan Diperpanjang, Kepala Daerah Diminta Laporan Kondisi Terkini

JAKARTA, iNews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan, status tanggap darurat bencana alam di wilayah Sumbar kemungkinan besar akan diperpanjang. Alasannya, sebagian besar kabupaten dan kota masih menjalankan berbagai langkah penanganan darurat, mulai dari pencarian korban, perbaikan akses yang terputus hingga penyediaan posko pengungsian.  

“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Mahyeldi, dikutip Senin (8/12/2025).  

Baca Juga

Pascabencana Banjir Sumbar, BNPB Sebut Sejumlah Daerah di Agam Masih Terisolasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar meminta seluruh kepala daerah segera menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status ditetapkan.  

“Sekarang Sekda sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota,” katanya.  

Baca Juga

Warga Nagari Lasi Sumbar Tetapkan Sumpah Adat, Larang Tebang Pohon dan Berburu Burung

Menurutnya, beberapa daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai stabil sehingga tidak lagi membutuhkan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan sejumlah daerah lain masih memerlukan penanganan intensif.  

Sejumlah akses jalan dan jembatan di titik tertentu masih terputus sehingga distribusi bantuan belum optimal. Pemprov Sumbar juga menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, serta bantuan khusus bagi ibu hamil dan balita.  

“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah kirimkan tendon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi. Akses yang masih terputus juga bertahap kita buka,” ujarnya.  

Mahyeldi menyebut jumlah pengungsi masih mencapai 20.000 orang. Warga yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi selesai dilakukan.  

“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” katanya.  

Dia menekankan bahwa bencana ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Pemprov Sumbar kini tengah memetakan daerah rawan, termasuk wilayah perbukitan yang menunjukkan retakan panjang dan berpotensi longsor.  

“Data yang akurat sangat menentukan langkah pada masa darurat maupun rekonstruksi. Karena itu, validasi data di posko harus diperkuat. Jika ada keterbatasan, daerah lain harus siap membantu,” ucapnya.  

Dia juga mengimbau para bupati dan wali kota untuk memperkuat koordinasi dengan Forkopimda serta memastikan seluruh posko berjalan efektif. Ia meminta masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan agar melakukannya melalui posko resmi.

Editor: Kurnia Illahi