Tokoh Mentawai Tolak Sumbar Dijadikan Daerah Istimewa Minangkabau

PADANG, iNews.id – Wacana Sumatra Barat akan dijadikan Daerah Istimewah Minangkabau yang didengungkan anggota DPR Guspardi Gaus menuai pro kontra beberapa tokoh di Mentawai. Sebagian mereka menolak Sumbar menjadi Daerah Istimewah Minangkabau.

Mantan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Dr Rijel Samaloisa mengatakan, dilihat dari sudut pandang demokrasi, gagasan tersebut merupakan sebuah kemunduran. 

Baca Juga

Sumbar Diusulkan Berubah Nama Jadi Daerah Istimewa Minangkabau, Ini Kata DPR 

Sebab, Indonesia memiliki banyak tokoh nasional yang sebagian besar berasal dari Sumatra Barat semisal Moh Hatta sebagai salah seorang founding fathernya Indonesia, M Yamin, Soetan Sjahrir, Tan Malaka dan sebagainya. Mereka tidak berpikir untuk menjadikan Sumatra Barat sebagai Daerah Istimewa sebagaimana DIY dan Aceh. 

“Faktor kesejarahan dan keunggulan budaya yang dimiliki Minangkabau, bagi mereka tidak serta merta menjadikan Sumatra Barat sebagai daerah istimewa yang menghadirkan ekslufisme di kalangan masyarakat dan elitnya. Justru sejarah dan keunggulan budayanya tersebut dihimpun menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia,” katanya, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga

DPR Akan Kaji Usulan Perubahan Nama Provinsi Sumbar Jadi Daerah Istimewa Minangkabau

Dia menilai gagasan menjadikan Sumatra Barat sebagai Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, merupakan sebuah bentuk gagasan sempit, ekslusifisme dan antidemokrasi dari para elite politik (partai politik) untuk kepentingan kekuasaan semata. 

Baca Juga

Bandara Minangkabau Belum Berlakukan Wajib Rapid Test Antigen bagi Penumpang

“Sumatra Barat sudah besar dan memiliki keunggulan budayanya serta sudah tidak ternilai kontribusinya bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka, yang menjadikan Sumatra Barat dan Minangkabau menjadi istimewa di perpolitikan Indonesia karena torehan sejarah emas untuk Indonesia,” katanya. 

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ardiman Saurei mengatakan belum jelas urgensinya karena Mentawai satu-satunya daerah yang berbeda dari 18 kabupaten-kota lain. 

“Saya kurang setuju rasanya tidak ada yang urgensi kok untuk membuat seperti itu (daerah istimewa),” ucapnya.

Editor: Kastolani Marzuki