Bantu Kejari Padang, BPKP Audit Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar

PADANG, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar untuk melakukan audit. Ini dilakukan untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung kebudayaan Sumbar.

"Dalam penyidikan saat ini kami telah meminta audit kepada BPKP Sumbar untuk menentukan besaran kerugian negara yang muncul akibat kasus ini," kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang Muhammad Fatria, Jumat (7/10/2022).

Baca Juga

Kejati Sulut Tahan Mantan Dirut PDAM Manado terkait Dugaan Korupsi 

Dia menambahkan, permintaan audit tersebut telah dikirim oleh pihaknya kepada BPKP.

"Sekarang kejaksaan tinggal menunggu hasil pemeriksaan selesai," kata dia.

Baca Juga

Kasus Dugaan Korupsi Retribusi Sampah, Kadis DLH Bandarlampung Diperiksa

Dia melanjutkan, kerugian negara adalah unsur yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam memproses kasus korupsi. Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga

500 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Korupsi BOP dan Reses DPRD Garut Senilai Rp1,2 Miliar

Kejari Padang juga terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara maraton. Jumlah saksi yang sudah diperiksa saat ini sebanyak 35 orang dengan berbagai latar belakang.

"Mulai dari ASN pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, konsultan perencana, pengawas, serta kontraktor pelaksana," katanya.

Baca Juga

Kades di Blora Dijebloskan ke Penjara atas Dugaan Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah

Fatria memastikan pihaknya akan melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut secara matang berdasarkan alat bukti yang cukup.

Kasus tersebut adalah pengerjaan fisik bangunan di proyek gedung kebudayaan lanjutan tahun anggaran 2021 dengan pagu dana sebesar Rp31 Miliar, kejaksaan mengendus adanya pekerjaan tidak sesuai kontrak sehingga muncul indikasi kerugian negara.

Baca Juga

Berkas Lengkap, Kejari Limpahkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Aceh Tsunami Cup ke Tipikor

Dampaknya sampai sekarang pengerjaan terhadap proyek gedung dengan sifatnya tahun tunggal itu menjadi "mangkrak" dan terbengkalai.

Pembangunan gedung tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan putus kontrak pada angka 8,1 persen, sedangkan pembayaran sudah dicairkan untuk pengerjaan 28 persen dengan nilai Rp8 miliar.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto