Bawaslu Bubarkan 48 Kampanye karena Langgar Protokol Kesehatan, 5 Ada di Sumbar

Felldy Utama ยท Senin, 05 Oktober 2020 - 16:56:00 WIB
Bawaslu Bubarkan 48 Kampanye karena Langgar Protokol Kesehatan, 5 Ada di Sumbar
Ilustrasi Pilkada serentak (Antara)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah membubarkan 48 kegiatan kampanye selama satu pekan pertama masa kampanye Pilkada 2020. Pembubaran ini akan terus dilakukan kepada pasangan calon (Paslon) yang melanggar protokol kesehatan covid-19.

"Bawaslu bersama dengan kepolisian telah membubarkan 48 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan," kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam diskusi virtual Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Dari 48 kegiatan yang dibubarkan lima di anataranya ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Lima wilayah itu adalah Pasaman, Solok Selatan, Solok, Pasaman dan Agam.

Selain itu, kata Frit, pembubaran kegiatan yang melanggar protokol kesehatan berlangsung di Bangli, Rejang Lebong, Sleman, Bungo, Sungai Penuh, Pemalang, Klaten, Mojokerto, Lamongan, dan Malang. Lalu di Pesisir Barat, Sumba Barat, Rokan, Dumai, Labuhan Batu Utara hingga Samosir.

"Kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan terjadi di 27 kabupaten/kota," kata dia.

Menurut dia, dalam sebuah kegiatan kampanye, Bawaslu mengawasi jalannya protokol kesehatan. Jika suatu kegiatan kampanye tak menerapkan protokol kesehatan, Bawaslu akan menyampaikan saran dan perbaikan. Tapi, apabila saran serta perbaikan tersebut tak diikuti, Bawaslu akan memberikan surat pelanggaran atau peringatan.

Selanjutnya, jika melalui surat kegiatan kampanye masih belum patuh pada protokol kesehatan, maka Bawaslu dan kepolisian berwenang melakukan pembubaran.

"Misalnya dalam satu jam kegiatan itu menimbulkan kerumunan, dilihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, maka akan dilakukan pembubaran bersama dengan kepolisian," katanya.

Merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19, kampanye rapat umum sudah tidak diperbolehkan. Kendati demikian, kampanye tatap muka masih bisa digelar secara terbatas mengikuti protokol kesehatan

Jumlah maksimal orang yang boleh mengikutinya yaitu 50 orang. Lalu seluruh peserta wajib menggunakan masker dan menjaga jarak minimal satu meter serta dilakukan di tempat yang menyediakan sarana sanitasi.

"Selain itu, pertemuan tatap muka hanya bisa digelar jika pasangan calon kepala daerah atau tim kampanye telah mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan kepolisian," katanya.

Editor : Nur Ichsan Yuniarto