Cabup Solok Epyardi Jadi Calon Paling Kaya di Pilkada Sumbar 2020

PADANG, iNews.id - Calon Bupati Solok Epyardi Asda menjadi calon kepala daerah terkaya di Pilkada Serentak 2020 Sumatera Barat (Sumbar). Hal ini diketahui berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, dari LHKPN, kekayaan Epyardi Asda mencapai Rp73,06 miliar. Kemudian ada calon Wakil Gubernur Sumbar Audy Djoinaldy senilai Rp58,1 miliar dan calon Bupati Limapuluh Kota Muhammad Rahmad yang memiliki kekayaan Rp53,4 miliar. Ada juga calon Bupati Tanah Datar Hariadi yang tercatat memiliki kekayaan senilai Rp47,9 miliar.

Baca Juga

Amankan Pilkada Serentak, 1.234 Personel Polda Sumbar Dites Swab

"Selain memiliki jumlah kekayaan yang besar ada juga calon yang dicatat KPK dengan kekayaan yang minus atau jumlah harta lebih kecil dari utang yang dimiliki," kata Lili, Jumat (27/11/2020).

Lili menambahkan, dari data yang ada, calon Wakil Bupati Sijunjung Indra Gulanan yang tercatat minus Rp3,5 miliar, lalu calon Wakil Bupati Padang Pariaman Tri Suryadi memiliki kekayaan minus Rp998 juta.

Baca Juga

KPU Solok Selatan Terima 117.155 Surat Suara, Logistik Pilgub Sumbar Masih Menunggu

Kemudian ada calon Wakil Bupati Pesisir Selatan Hamdanus minus Rp295,8 juta dan calon Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan yang tercatat memiliki kekayaan minus Rp121,7 juta.

Lebih lanjut Lili mengatakan, hasil survei KPK dan beberapa pihak lainnya memperlihatkan ada selisih antara biaya pilkada dengan kemampuan harta pribadi para calon.

Baca Juga

Hasil Pemetaan Polda, Ada 96 TPS Sangat Rawan di Pilkada Sumbar 2020

"Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan oleh para calon kepala daerah kepada KPK, total kekayaan pasangan calon terlihat tak mencukupi untuk menutup ongkos pilkada," katanya.

Sehingga, menurut dia, tak mengherankan bila hasil survei KPK pada 2018 memperlihatkan bahwa sebanyak 82,3 persen dari seluruh pasangan calon yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada, karena adanya gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon kepala daerah.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto