Pemprov dan DPRD Tetapkan APBD 2021 Sumbar Rp6,73 Triliun, Ini Rinciannya

PADANG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) tetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021. Dari hasil rapat paripurna, akhirnya disahkan APBD 2021 Sumbar sebesar Rp6,73 triliun.

"Dari berbagai tahapan pembahasan yang telah dilalui bersama ditetapkan postur APBD Sumbar 2021 sebesar Rp6,73 triliun," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat rapat paripurna pengesahan APBD 2021, Rabu (25/11/2020).

Baca Juga

Melonjak 260 Kasus, Pasien Covid di Sumbar Nyaris 19.000 Jiwa

Irwan menambahkan, jumlah tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp6,51 triliun meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,33 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,1 triliun lalu pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp36,03 miliar.

Kemudian untuk belanja daerah sebesar Rp6,71 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp5,08 triliun, belanja modal Rp665,95 miliar, belanja tidak terduga Rp53,81 miliar dan belanja transfer Rp917,64 miliar.

Baca Juga

Amankan Pilkada Serentak, 1.234 Personel Polda Sumbar Dites Swab

Menurutnya, defisit anggaran pada Rancangan APBD 2021 diperkirakan sebesar Rp200 miliar yang sepenuhnya dapat ditutupi pembiayaan netto atau selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diperkirakan Rp200 miliar dan pengeluaran pembiayaan diperkirakan Rp20 miliar.

Baca Juga

Kemenag Atur Khotbah Jumat, PWNU Sumbar: Konsepnya Harus Sesuai Rukun

"Tentu dengan postur APBD 2021 diharapkan mengakomodir program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta alokasi belanja yang sifatnya "mandatory spending," kata dia.

Sementara itu Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan, APBD 2021 merupakan APBD krusial karena menjadi yang terakhir bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2016-2021.

Hal itu bertujuan untuk mewujudkan visi misi dan program strategis yang telah dijabarkan dalam RPJMD 2016-2021.

Sebagai APBD terakhir, alokasi diprioritaskan untuk memenuhi capaian kinerja RPJMD yang belum tercapai.

Namun, kata dia, karena pandemi Covid-19 sesuai amanat Permendagri 64 2020 alokasi anggaran 2021 harus digunakan untuk penanganan pandemi maupun penanganan dampak ekonomi.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto