Punya Peluang dan Potensi, Pemkot Percepat Padang Jadi Kota Ekonomi Syariah

hermawan H ยท Sabtu, 20 Juni 2020 - 11:04 WIB
Punya Peluang dan Potensi, Pemkot Percepat Padang Jadi Kota Ekonomi Syariah
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dan jajaran OPD Pemkot Padang, saat rapat persiapan Padang menuju kota ekonomi syariah (Foto : Muliadi Humas Padang)

PADANG, iNews.id  - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akan mempercepat perwujudan Padang sebagai kota ekonomi syariah. Dalam mewujudkannya Pemkot Padang telah memulai dengan mendirikan di 104 kelurahan, setiap kelurahan satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dulu dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

"Alhamdulillah aset semuanya saat ini lebih kurang sudah Rp45 miliar. Jika potensi-potensi seperti ini kita kembangkan menjadi lebih baik lagi, maka sistem ekonomi syariah di Kota Padang akan terwujud," ujar Wali Kota Padang di Gedung Putih A Yani, Sabtu (20/6/2020).

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, untuk mengembangkan ekonomi syariah, Kota Padang mempunyai potensi dan peluang yang besar. Demi beralih menuju masyarakat ekonomi syariah Pemkot Padang juga telah mendirikan Bank Prekreditan Rakyat (BPR) Syariah yang sekarang dalam masa persiapan.

"Gubernur Sumbar telah menyetujui Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Maka dari itu, dengan adanya potensi-potensi ini yang perlu kita siapkan kedepan adalah SDM untuk mencapai terwujudnya penerapan ekonomi syariah di Kota Padang," ujarnya.

Mahyeldi optimis, dengan adanya usaha dan kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak, maka Padang akan menjadi salah satu kota ekonomi syariah di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Percepatan Perwujudan Padang sebagai Kota Ekonomi Syariah Mulyadi Muslim mengatakan, dalam menyusun konsep Padang menjadi ekonomi syariah tidak lepas dari visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Dia menjelaskan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang. 

"Salah satu visi wali kota adalah menjadikan Kota Padang sebagai kota pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Potensi inilah yang akan kita coba kembangkan dari sisi ekonomi syariah," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Swesti Fanloni mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi teknis tim ke Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 6 Februari 2020. Maka, hal yang perlu dilakukan ke depan adalah menjalin kerjasama dengan dengan Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKSA). 

"Kita akan menetapkan klaster-klaster industri halal sebagai penunjang Padang sebagai kota ekonomi syariah. Menyusun blue print implementasi ekonomi syariah (break down RPJMN, MESI dan RPJMD) dan menyusun peluang investasi syariah," katanya.


Editor : Tomi Wahyudi