Duh, Warga Bukittinggi Desak-desakan saat Urus Syarat PPDB di Disdukcapil

Wahyu Sikumbang ยท Kamis, 25 Juni 2020 - 14:09 WIB
Duh, Warga Bukittinggi Desak-desakan saat Urus Syarat PPDB di Disdukcapil
Warga Bukittinggi berdesak-desakan untuk legalisir persyaratan PPDB sekolah (Wahyu Sikumbang/iNews)

BUKITTINGGI, iNews.id - Ratusan orang tua siswa di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) berdesak-desakan saat mengurus persyaratan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Mereka memadati Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Dari pantauan di lapangan, Kamis (25/6/2020), tampak para orang tua siswa bergerombol dan berdesak-desakan di depan loket untuk mengurus lagalisasi berkas-berkas keperluan persyaratan masuk sekolah.

Mereka terlihat mengabaikan protokol kesehatan di tengah penerapan new normal Covid-19. Tidak ada jarak antara mereka. Beberapa orang juga tampak tidak mengenakan masker. Bahkan, di sekitar lokasi juga tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan.

Warga Bukittinggi berdesak-desakan untuk legalisir persyaratan PPDB sekolah (Wahyu Sikumbang/iNews)
Warga Bukittinggi berdesak-desakan untuk legalisir persyaratan PPDB sekolah (Wahyu Sikumbang/iNews)

Salah satu warga bernama Dedi mengatakan, dirinya sudah tiga hari mengurus syarat pendaftaran masuk Sekolah Menengah Akhir (SMA) untuk anaknya.

“Saya sudah dari Selasa sampai Kamis ini belum selesai,” kata Dedi.

Dedi menambahkan, kedatangannya untuk melegalisasi syarat-syarat masuk sekolah anaknya. Dia harus melegalisasi dan harus memperbarui semua dari kartu keluarga (KK), KTP yang baru.

“KK sama KTP yang lama harus diganti yang baru, yang ada barcodenya. Ini untuk syarat masuk SMA,” kata dia.

Sementara itu, petugas Disdukcapil yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan, sejak dimulainya PPDB, ada peningkatan jumlah pemohon legalisasi.

“Sehari bisa mencapai 500 orang yang legalisasi,” kata dia.

Dinas Pendididikan Sumatera Barat mulai membuka PPDB tahun ajaran 2020 - 2021. Tahun ini mereka menerapkan sistem zonasi.

Melalui Peraturan Gubernur (Pergub), pendaftaran dimulai sejak 22 Juni 2020. Tahun ini pemerintah lebih ketat dalam menerapkan sistem zonasi.

Setiap sekolah harus menampung siswa di sekitarnya maksimal 50 persen sehingga penerimaan siswa tak lagi berdasarkan nilai tapi tempat tinggal siswa.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto