Masuk Sumbar Harus Sehat, Pemprov Berlakukan Pengawasan Selektif di Perbatasan

hermawan H ยท Sabtu, 27 Juni 2020 - 21:30 WIB
Masuk Sumbar Harus Sehat, Pemprov Berlakukan Pengawasan Selektif di Perbatasan
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat rapat dengan Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (Foto : Biro Humas Sumbar)

PADANG, iNews.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan memberlakukan pengawasan selektif di perbatasan. Pengawasan ini dilakukan karena masa tanggap darurat Covid-19 akan berakhir pada (28/6/2020) mendatang.

Berakhirnya masa tanggap darurat ini, perjalanan orang dari dan ke Sumbar akan bebas. Pandemi Covid-19 belum berakhir, tentunya ini akan menjadi persoalan bagi Provinsi Sumbar nantinya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan, pelaksanaan pengawasan selektif diperbatasan akan dilakukan hingga Desember 2020 mendatang. Pertimbangan psikologisnya agar tetap selektif terhadap orang datang dan masuk dalam keadaan sehat, sehingga kesehatan masyarakat Sumbar dapat terawasi dari penularan Covid-19.

"Pelaksanaan pengawasan selektif disetiap pintu masuk ke Sumbar seperti darat, udara dan laut memang tidak seketat sebelumnya. Namun, setiap orang masuk harus diawasi mentaati protokol kesehatan seperti surat kesehatan (rapit test), memakai masker dan sebagainya," kata Irwan Prayitno di Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (27/6/2020).

Irwan menjelaskan regulasi yang menjadi dasar pertimbangannya adalah Permenhub No 41 tahun 2020 tentang Pengaturan Perjalanan Darat Laut dan Udara. Secara teknis diatur melalui Surat Edaran (SE) Ditjen Perhubungan Darat No 11 tahun 2020, SE Ditjen Perhubungan Laut No 12 tahun 2020 dan SE Ditjen Perhubungan Udara No 13 tahun 2020.

Jika dilihat SE tersebut, ada kategori status wilayah seperti, hijau, kuning, orange dan merah. Hijau bebas keluar masuk, kuning boleh 75 persen penumpang, orange 50 persen dan merah sama sekali tidak boleh. Kriteria hijau, kuning, orange dan merah telah termaktub dalam Permenhub No 41 tahun 2020.

Dalam SE Ditjen Perhubungan Darat mensyaratkan warga masuk antar provinsi minimal memiliki hasil rapid test. Namun, jika tidak ada fasilitas untuk rapid test, boleh dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit atau puskesmas.

"Regulasi ini belum menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan masa tanggap darurat dan masih diperlukan surat keputusan gubernur, sesuai saran Asisten Pemerintahan,” Ujar Irwan.

Irwan menuturkan, pertimbangan lain karena darurat secara nasional, tentunya daerah juga ikut mendampingi dengan kegiatan yang sama. Pemprov Sumbar tentu memiliki perhatian dan kepedulian bagaimana kehidupan new normal masyarakat Sumbar dapat berjalan baik dan daerah ini menjadi zona hijau.

"Intinya melakukan pengawasan orang yang masuk, sesuai rujukan Surat Edaran Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara," katanya.


Editor : Tomi Wahyudi